Bulukumba, Inilah.co.id– Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Fahidin HDK menyatakan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bulukumba belum meyakini data pajak dan retribusi daerah yang diperlihatkan oleh pemerintah daerah.

Hal itu ia uangkap seusai rapat Banggar DPRD Kabupaten Bulukumba bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bulukumba, diskorsing hingga Senin awal pekan depan.

“Rapat diskorsing. Banggar meminta agar pemerintah daerah memperlihatkan data secara valid untuk objek pajak dan retribusi daerah,” ujar Fahidin HDK kepada wartawan, Jumat (10/10/2025).

Fahidin menyebut, agenda rapat Banggar-TAPD mulai menguliti Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), di mana saat ini pembasannya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dia mengatakan, Banggar meminta data yang valid.

“Anggota Banggar memandang potensi objek pajak dan retribusi daerah cukup besar di Bulukumba,” jelas Fahidin.

“Semisal pengelolaan sampah dengan sasaran rumah tangga. Banggar menilai data yang ada kurang meyakinkan. Perumahan yang ada di kota saja jumlahnya sangat besar. Belum lagi banyaknya toko dan tempat-tempat lainnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ketua DPC PKB Kabupaten Bulukumba ini menyatakan, bahwa dengan diskorsingnya rapat pembahasan tersebut, maka pemerintah daerah punya waktu yang cukup untuk melakukan validasi data.

“Kita mau pembahasan di sektor pajak dan retribusi daerah berdasarkan by-data. Ada dua hari waktu (Sabtu dan Minggu) untuk divalidasi datanya. Insya Allah Senin skorsing sidang dicabut dan pembahasan dilanjutkan kembali,” terang Fahidin.

Sekadar diketahui, KUA-PPAS untuk APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2026, sebelumnya dibahas di tingkat mitra komisi. Selama beberapa hari, Komisi I hingga Komisi IV DPRD Kabupaten Bulukumba rapat bersama mitra komisi dari OPD masing-masing.