Bulukumba, Inilah.co.id— Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba, H. Syamsir Paro menyerap aspirasi dari Taruna Siaga Bencana (Tagana), Satuan Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Panrita Lopi, dan para Operator Kelurahan.

Penyerapan aspirasi tersebut, dalam bentuk Reses Tematik di Rumah Makan Mattoanging, Jln. AP Pettarani, Kecamatan Ujung Bulu, Selasa (2/12/2025).

Syamsir Paro yang juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari Dapil 1 (Ujung Bulu dan Ujung Loe) selama ini memang dikenal sebagai wakil rakyat yang punya kepedualian sosial tinggi.

Reses tematik ini dengan tema “Peran Pilar-Pilar Sosial dalam Mendukung Optimalisasi Updating Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Sosial” menghadirkan Kepala Dinas Sosial Bulukumba Hj. Darmawati, Plt. Sekretaris Dinsos Andi Sappewali, serta Staf Fungsional Dinsos Nova Andrina.

Dalam sambutannya, Syamsir Paro berharap reses tersebut menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi sekaligus menerima masukan terkait berbagai persoalan sosial.

“Pertemuan ini diharapkan menjadi ajang silaturahmi sekaligus merumuskan solusi terhadap keluhan warga terkait persoalan sosial yang akan kita bahas bersama,” ujar Ketua Komisi 4 DPRD Bulukumba tersebut.

Di akhir sambutan, ia memaparkan topik terkait tema kegiatan akan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Sosial dan Staf Fungsional Dinsos.

Kepala Dinas Sosial, Hj. Darmawati, mengapresiasi pelaksanaan reses tematik tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Sosial, SLRT, dan Tagana dalam merespon persoalan sosial.

“Kita patut bersyukur ada kegiatan seperti ini, apalagi diinisiasi anggota dewan yang begitu proaktif. Saya berharap rekan-rekan di SLRT dan Tagana mampu mengimbangi kepedulian tersebut,” katanya.

Ia mengingatkan agar petugas di lapangan tidak saling melempar tugas.

“Jangan pernah mengatakan ‘ini bukan tugas kita’. Semua persoalan sosial di wilayah kerja harus direspons dan diantisipasi.”

Hj. Darmawati juga menyoroti masih tingginya tingkat kesalahan (error) pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Beberapa masalah yang ditemukan di lapangan antara lain, Warga yang seharusnya masuk desil 1–2 justru tercatat di desil 6–10, sehingga bantuan sosialnya terhenti, Peserta BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif, dan Warga yang seharusnya sudah naik ke desil lebih tinggi karena memiliki kendaraan, namun masih tercatat di desil rendah.

“Ini semua tugas kita untuk memperbaiki data dan mengkomunikasikannya kepada pemerintah setempat,” tegasnya.

Staf Fungsional Dinsos, Nova Andrina, menekankan pentingnya kolaborasi.

“Yang pertama, bangun komunikasi yang baik. SLRT dan Operator Kelurahan harus berkoordinasi karena perannya sama-sama menangani urusan sosial di lapangan,” jelasnya.