Bulukumba, Inilah.co.id— Fraksi Partai Golkar (F-Golkar) DPRD Kabupaten Bulukumba menyikapi secara umum Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2026.

Juru bicara F-Golkar DPRD Kabupaten Bulukumba, Hj. Astati Tajuddin membacakan pandangan umum F-Golkar dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Tiga Ranperda Kabupaten Bulukumba, pada Jumat (14/11/2025).

Khusus Ranperda APBD Kabupaten Bulukumba TA 2026, F-Golkar menegaskan dukungannya kepada pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

“Melalui pandangan umum ini, Fraksi Partai Golkar berharap
Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 dapat disusun secara realistis, objektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat Bulukumba” ujar Astati Tajuddin.

Lebih lanjut, anggota dewan berlatar magister manajemen ini menyampaikan bahwa F-Golkar mengapresiasi atas penyusunan
RAPBD 2026, di mana APBD digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah sehingga pelayanan publik makin baik.

“Pemerataan pendapatan
dan pengentasan masyarakat miskin merupakan perwujudan fungsi distribusi,” ungkap Astati Tajuddin.

Sementara itu, ungkap dia lagi, fungsi stabilitas ditujukan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi.

“Namun dengan itu, Fraksi Golkar menekankan begitu pentingnya prioritas peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai kunci daya saing dalam memperkuat arah pembangunan daerah secara berkelanjutan,” jelas legislator berlatar pengusaha tersebut.

Astati mengemukakan dalam Raperda APBD 2026, Pendapatan Daerah Bulukumba diproyeksikan sebesar Rp1,364 triliun, mengalami penurunan dibandingkan tahun
sebelumnya. Sehingga penurunan pada komponen pendapatan perlu menjadi perhatian serius, karena
dapat berpengaruh terhadap kapasitas belanja daerah.

“Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat serta mengoptimalkan aset dan BUMD agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat” ujar Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Bulukumba tersebut.

Sementara itu, Belanja Daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,364 triliun, dengan demikian Fraksi Golkar mengingatkan agar efisiensi belanja tetap diimbangi dengan kualitas pelayanan publik, serta alokasi belanja tidak terduga tetap disiapkan secara proporsional untuk menghadapi potensi ketidakpastian ekonomi dan kondisi cuaca ekstrem.