Bulukumba, Inilah.co.id— Fraksi Amanat Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba menyuarakan agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap dibayarkan selama 12 bulan pada 2026 mendatang.

Demikian diungkapkan oleh juru bicara Fraksi Amanat Perjuangan, H. Syamsir Paro kepada awak media seusai rapat paripurna DPRD Kabupaten Bulukumba, Jumat (14/11/2025).

“Logika sederhananya satu tahun anggaran itu berarti 12 bulan. Kalau 12 bulan berarti dari Januari sampai Desember, bukan Januari sampai Juli,” ujarnya.

Syamsir Paro menyatakan, bahwasanya, dari beberapa catatan evaluasi Ranperda APBD selama beberapa tahun terakhir, Biro Keuangan Pemprov Sulsel menjelaskan agar tak boleh lagi ada penganggaran yang tidak satu tahun atau 12 bulan.

“Harusnya Pemerintah Kabupaten patuh pada perintah itu,” jelas legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Ujung Bulu dan Ujung Loe tersebut.

Walaupun menurut dia, ada pengurangan dana Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp268 miliar di tahun depan, tetapi hak-hak ASN juga harus diperhatikan. Kewajiban ASN selama ini datang tepat waktu, bekerja sampai pukul 16.00.

“Nah kalau haknya dinafikan, menurut saya itu tidak adil. Jadi kewajiban mereka terlaksana, maka haknya juga harus diberikan. Jadi TPP ASN ini sangat penting, karena terkait dengan hak,” jelas Syamsir Paro.

Awak media mempertajam pandangan umum Fraksi Amanat Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2026.

Saat pandangan umum fraksi yang dibacakan oleh Syamsir Paro, Fraksi Amanat Perjuangan menaruh perhatian penuh terhadap TPP ASN. Fraksi Amanat Perjuangan kemudian mempertanyakannya kepada Pemkab Bulukumba.

“Kami melihat dalam APBD alokasi anggaran untuk TPP ASN dalam penjabarannya hanya dialokasikan tujuh bulan, bukan 12 bulan, mengapa demikian? Mohon penjelasan alasan yang mendasari,” tanya Samsir Paro, yang juga merupakan Ketua Komisi 4 DPRD Bulukumba.