Bulukumba, Inilah.co.id— Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari Fraksi Partai Gerindra mendapatkan amanah dari Pemerintah Pusat untuk mengawal program-program strategis nasional, terutama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDLMP).

Demikian diungkapkan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Bulukumba sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Syahruni Haris dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (6/12/2025).

Syahruni Haris bersama empat anggota DPRD Bulukumba Fraksi Partai Gerindra yaitu Abdul Hakim Jaya, Muh. Arief HS, Andi Usdar dan Efhi Wahyudi Masri mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulteng, Sulsel, Sulbar, Gorontalo dan NTT di Kota Bandung, Jawa Barat, pada 3 hingga 6 Desember 2025.

Salah satu pembicara Bimtek adalah Menteri Koperasi, Dr. Ferry Juliantono. Ia meminta agar anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra untuk mengwawal program pemerintah khususnya program strategis presiden, seperti koperasi merah putih.

“Pak Menteri meminta agar kami mengawal dan memastikan koperasi merah putih dapat terlaksana dengan baik,” ujar Syahruni Haris.

Saat ini Menteri Koperasi sedang gencar-gencarnya membangun gerai-gerai koperasi merah putih di setiap desa dan kelurahan. Kata Syahruni Haris, kader Partai Gerindra diharapkan terlibat dan memastikan pembangunan tersebut terlaksana dengan baik.

Dengan demikian, Partai Gerindra menyambut baik instruksi dari Menteri Koperasi. Sebab, Syahruni Haris berpendapat, menjalankan amanah untuk mengawal program strategis sudah menjadi kewajiban bagi seluruh kader Partai Gerindra, terlebih lagi Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra.

“Bagi kami sebagai kader, untuk menyukseskan program-program strategis presiden bukan hanya di Kementerian Koperasi, tetapi semua program pemerintah di semua kementerian,” kata Syahruni Haris.

“Hanya saja penekanan-penekanannya di kementerian yang memang terdapat program strategis presiden seperti koperasi merah putih di Kementerian Koperasi, sekolah rakyat di Kementerian Sosial, kampung nelayan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta yang utama adalah makan bergizi gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional,” sambungnya.