Bulukumba, Inilah.co.id— Fraksi Partai Golkar (F-Golkar) DPRD Kabupaten Bulukumba menyikapi secara umum Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2026.

Meski menyetujui Ranperda APBD untuk dibahas ke tingkatan selanjutnya, Fraksi Partai Golkar memiliki delapan sikap berupa catatan, pernyataan maupun pertanyaan kepada pemerintah daerah Bulukumba.

Juru bicara F-Golkar DPRD Bulukumba Hj. Astati Tajuddin membacakan pandangan umum F-Golkar dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Tiga Ranperda Kabupaten Bulukumba, pada Jumat (14/11/2025).

Berikut delapan catatan F-Golkar terhadap Ranperda APBD Bulukumba TA 2026.

1. Terhadap posisi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Ranperda APBD TA 2026 yang besaranya sama, tentu pemerintah daerah mempunyai kebijakan-kebijakan tersebut. Mohon dijelaskan mengapa demikian?
2. Bagaimana langkah-langkah pemerintah daerah dalam menjaga  dan memperhatikan pemerataan
sarana-prasarana pendidikan, salah satunya adanya beberapa sekolah ruang belajarnya mengalami kerusakan dengan runtuhnya plafon
ruang belajarnya, demikian halnya dalam memperhatikan persebaran fasilitas kesehatan di seluruh wilayah kecamatan dan desa 
3.  Fraksi Golkar menekankan pentingnya perencanaan infrastruktur dengan berbasis analisis manfaat-biaya dan penguatan pemeliharaan agar pembangunan bisa berkelanjutan, demikian halnya terhadap sektor Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata – perlu adanya dorongan dan sinergi lintas sektor serta kemitraan antara pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan ekonomi daerah yang
inovatif dan produktif. Mohon tanggapan
4. Fraksi Golkar berharap pada pembangunan sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan ini perlu diarahkan secara terpadu dan berkeadilan, dengan memperkuat akses teknologi, pembiayaan, dan regenerasi tenaga kerja di sektor
pertanian. Mohon tanggapan
5. Fraksi Golkar memohon penjelasan bagaimana strategi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menyikapi proyeksi pengurangan transfer
dana pusat, di mana Fraksi Golkar   menekankan pentingnya alokasi anggaran yang berpihak pada
kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan
anak, agar pertumbuhan ekonomi inklusif dapat tercapai. Mohon tanggapan
6. Fraksi Golkar menilai bahwa dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi target RPJMD Kabupatem Bulukumba, maka Fraksi Golkar memohon penjelasan langkah pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi, serta strategi pemerintah daerah terhadap penurunan pengangguran
terbuka
7.  Fraksi Golkar memohon penjelasan terkait tindak lanjut rekomendasi BPK, serta strategi belanja daerah dengan pendapatan terbatas serta Fraksi Golkar meminta langkah konkret pemerintah daerah Bulukumba  dalam percepatan penurunan kemiskinan di tengah keterbatasan fiskal
8. Fraksi Golkar menilai lambatnya penyerapan anggaran. Untuk itu  Fraksi Golkar menekankan pada pelaksanaan program tahun 2026 agar lebih efisien dan tepat waktu, termasuk percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan dan peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat
miskin. Mohon tanggapan.