Jakarta, Bulukumba.inilah.co.id– Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh memaparkan tiga isu utama dalam penerimaan keuangan negara. Ia menyebut pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor dan lembaga.

“Saya berharap melalui kerja sama ini dapat meningkatkan penerimaan keuangan negara,” ujar Muhammad Yusuf Ateh saat penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPKP dengan Kementerian Keuangan, Jumat (10/10/2025).

Ateh menyampaikan tiga isu utama terkait dengan penerimaan keuangan negara. Ia menyatakan pentingnya perbaikan kinerja pengumpulan perpajakan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pada seluruh sektor.

“Optimalisasi yang dapat dilakukan, salah satunya penguatan basis data perpajakan,” jelas Ateh.

Ia kemudian merinci ketiga isu utama dalam penerimaan keuangan negara, yaitu ketidakmerataan beban perpajakan pada sektor usaha, insentif perpajakan tinggi namun belum terukur dampaknya, dan fragmentasi pengelolaan penerimaan negara.

“Tata kelola PNBP terindikasi tidak dirancang terintegrasi secara penuh dengan kerangka besar penerimaan negara, sehingga berimplikasi pada tidak tergalinya potensi PNBP,” jelas Ateh.

Kerja sama antara BPKP dan Kemenkeu, ditandatangani oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain itu, BPKP juga melakukan perjanjian kerja sama dengan DJP. Penandatanganan oleh Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.

Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara BPKP dengan Kemenkeu dan DJP dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi penerimaan keuangan negara.